Perkawinan dalam Hukum Perdata

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Contohnya

: Dian dan Aan telah lama berpacaran, karena sudah lama saling mengenal dan ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, Aan pun melamar Dian untuk menjadi istrinya agar dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.

B. TUJUAN PERKAWINAN

Adapun tujuan daripada perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu keluarga bisa dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah.

C. SYARAT-SYARAT DAN MOMENTUM SAHNYA PERKAWINAN

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Yang pada intinya pada pasal tersebut terdapat dua syarat yaitu :

1.Syarat intern, yaiu syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan

perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi :

a. Persetujuan dari kedua pihak,artinya kedua belah pihak telah setuju akan diadakan

perkawinan.

b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun

c. Umur pria sudah mencapai 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Pengecualiannya

yaitu ada dispensasi dari pengadilan, camat atau bupati setempat.Hal ini terjadi karena

adanya beberapa alasan.

d. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan tidak kawin.

e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah)

2. Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam

pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat tersebut meliputi :

a. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.Yaitu harus melapor ke Kantor Urusan Agama(KUA).

b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat.

D. LARANGAN PERKAWINAN.

Ada tiga larangan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu :

1)Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena

perkawinan.

2)Larangan kawin karena zina

3)Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum

Lewat waktu satu tahun.

E. PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Contohnya: Sebelum melangsungkan perkawinan Fitri dan Ari mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian itu berisi tentang peraturan pembagian harta gono - gini jika nantinya terjadi perceraian diantara mereka. Sehingga jika terjadi perceraian, mereka tidak akan meributkan masalah pembagian harta lagi.

F. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Berikut ini adalah beberapa hak dan kewajiban pasangan suami isteri yang baik :

A. Kewajiban Suami
- Memberi nafkah keluarga agar terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- Membantu peran istri dalam mengurus anak
- Menjadi pemimpin, pembimbing dan pemelihara keluarga dengan penuh tanggung jawab demi

kelangsungan dan kesejahteraan keluarga.
- Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai ajaran agama agar tidak menderita

lahir dan batin.

B. Hak Suami
- Isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai ajaran agama seperti mendidik anak,

menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya.
- Mendapatkan pelayanan lahir batin dari istri
- Menjadi kepala keluarga memimpin keluarga

C. Kewajiban Isteri
- Mendidik dan memelihara anak dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- Menghormati serta mentaati suami dalam batasan wajar.
- Menjaga kehormatan keluarga.
- Menjaga dan mengatur pemberian suami (nafkah suami) untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
- Mengatur dan mengurusi rumah tangga keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.

D. Hak Istri
- Mendapatkan nafkah batin dan nafkah lahir dari suami.
- Menerima maskawin dari suami ketika menikah.
- Diperlakukan secara manusiawi dan baik oleh suami tanpa kekerasan dalam rumah tangga.
- Mendapat penjagaan, perlindungan dan perhatian suami agar terhindar dari hal-hal buruk.

G. PUTUSNYA PERKAWINAN

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya atau selesainya hubungan perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Contohnya : Citra dan Uki adalah pasangan suami istri, akan tetapi karena mereka sama – sama merasa tidak cocok karena sering terjadi perselisihan, dan kesalahpahaman maka mereka berdua memutuskan untuk bercerai, Sehingga berakhir lah hubungan perkawinan diantara mereka berdua.

Perkawinan dalam Hukum Perdata

Share this